Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa ( Jakarta - Banyuwangi )

Proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi pulau Jawa dari Merak sampai Banyuwangi masih mandek, bahkan pemerintah sampai 2014 memutuskan untuk berkonsentrasi menyelesaikan tol penghubung Jakarta-Banyuwangi saja, karena masalah pembebasan tanah menjadi kendala utama.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, ruas-ruas tol yang menjadi penghubung tersebut, banyak yang pembebasan lahannya baru selesai di bawah 50%.

"Pembebasan tanahnya sangat terkendala, di samping itu investornya agak terkendala. Investornya kesulitan mendapatkan equity (modal). Ini baru kita pikirkan jalan keluarnya," jelasnya dalam jumpa pers di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.

Karena itu, pemerintah akan merevisi UU No.20 Tahun 1961 tentang pembebasan lahan sehingga pembebasan lahan untuk tol akan lebih mudah. Revisi UU ini rencananya akan diselesaikan paling lama 2010, sehingga pembebasan lahan bisa selesai di 2011, dan pada 2013 pembangunan akan lancar.

"Jadi dengan adanya UU baru, suatu infrastruktur untuk kepentingan umum, sudah ditetapkan dalam UU Tata Ruang. Maka apa pun batas tanah yang dilewati, akan gugur demi hukum, itu yang kita usulkan. Jadi kalau ada jalan tol, apalagi banjir kanal timur, itukan proyek besar untuk kepentingan masyarakat. Jangan dikalahkan hanya dengan pemilik-pemilik tanah yang ada di situ," paparnya.

Perincian kendala pembebasan lahan tol Trans Jawa adalah:
Cikopo – Palimanan, konstruksi belum dimulai, pembebasan tanah baru 45%.
Kanci – Pejagan, konstruksi 96%, pembebasan tanah 100%.
Pejagan – Pemalang, konstruksi belum dimulai, pembebasan lahan 16,5%.
Pemalang – Batang, konstruksi belum dimulai, pembebasan lahan baru 2%.
Batang – Semarang, konstruksi belum dimulai, pembebasan tanah 4,5%.
Semarang – Solo, itu Semarang, pembebasan tanah hampir selesai, konstruksi 40%.
Ungaran – Bawen, pembebasan tanah baru dimulai, konstruksi belum dimulai.
Solo – Mantingan – Kertosono itu yang baru dimulai proyek fisiknya. Pembebasan tanah dilakukan pemerintah.
Solo – Mantingan pembebasan tanah 24%.
Ngawi – Kertosono pembebasan tanah 20%.
Kertosono – Mojokerto, pembebasan tanah 76% dan kegiatan fisik sudah mulai.
Surabaya – Mojokerto, pembebasan tanah 19%.

"Total kebutuhan dana untuk semuanya adalah Rp 36 triliun, pemerintah berkontribusi Rp 8 triliun. Untuk pembebasan tanah lewat BLU. Sisanya dari pihak swasta atau BUMN," ujar Djoko



sumber : detik finance